Dikbud NTB Matangkan Persiapan Pembukaan Sekolah
Dinas Dikbud NTB terus memantapkan persiapan jelang pembukaan sekolah, awal tahun depan.
”Awal semester genap atau tepat di Januari 2021, kita mulai menerapkan kebijakan ini,” kata Kepala Dinas Dikbud NTB H Aidy Furqan, pada Lombok Post, Kamis (10/12/2020).
Pihaknya mengadakan rapat koordinasi yang dihadiri ketua Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS) SMA, SMK, dan SLB se-Pulau Lombok, Kepala Cabang Dinas (KCD) Pendidikan se-Pulau Lombok, hingga LPMP NTB.
”Kami menampung semua masukan dan saran, termasuk apa saja yang harus kita sempurnakan, berdasarkan pelaksanaan simulasi yang sudah kita lakukan,” tegasnya.
”Awal semester genap atau tepat di Januari 2021, kita mulai menerapkan kebijakan ini,” kata Kepala Dinas Dikbud NTB H Aidy Furqan, pada Lombok Post, Kamis (10/12/2020).
Pihaknya mengadakan rapat koordinasi yang dihadiri ketua Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS) SMA, SMK, dan SLB se-Pulau Lombok, Kepala Cabang Dinas (KCD) Pendidikan se-Pulau Lombok, hingga LPMP NTB.
”Kami menampung semua masukan dan saran, termasuk apa saja yang harus kita sempurnakan, berdasarkan pelaksanaan simulasi yang sudah kita lakukan,” tegasnya.
Rencananya, praktik pembelajaran tatap muka yang akan diterapkan tahun depan merujuk simulasi sebelumnya. ”Praktik yang sudah kita lakukan selama ini,” ujar dia.
Diutarakan pula, ada saran terkait penambahan jam belajar mengajar di sekolah, menjadi enam jam. Namun dari rakor kali ini, keputusannya tetap 3,5 jam. ”Kita tetap gunakan itu,” terangnya.
Agar maksimal dan seragam, sekolah harus menerapkan pola dua shift. Ada shift pagi dan siang. Sehingga semua peserta didik bisa merasakan belajar di sekolah, selama enam hari sepekan.
”Jadi setengah dari siswa kelas X, XI dan XII, di atur masuk shift pagi, durasinya 3,5 jam, kemudian setengah lagi, masuk di shift siang, durasi 3,5 jam juga,” kata pria bergelar doktor ini.
Sehingga tahun depan, tidak lagi berlaku istilah simulasi. Tetapi praktik pembelajaran tatap muka secara penuh. ”Tanpa ada bergilir, yang disesuaikan dengan kondisi sekolah,” ujarnya.
Dalam rakor juga dibahas terkait kantin. Karena belajar hanya 3,5 jam saja, keputusannya kantin masih ditutup. ”Kami berusaha untuk jangan dulu memfasilitasi layanan kantin,” jelasnya.
Untuk menghindari kerumunan saat pulang sekolah, sekolah diminta tetap mempertahank tim tata tertib (tatib). Mereka terdiri dari siswa yang tergabung dalam organisasi ekstrakurikuler seperti PMR, Paskibra, Pramuka, UKS, dan lainnya.
”Mereka bertugas mengurai kerumunan, dan tugas-tugas lainnya yang disebutkan oleh kepala sekolah, utamanya dalam penerapan protokol kesehatan,” tegas pria kelahiran 1971 ini.
Pihaknya akan memperkuat penerapan dengan mengeluarkan standar operasional prosedur (SOP). ”Mudah-mudahan bisa lagi sepekan ini,” pungkasnya.
Kepala LPMP NTB H Muhamad Mustari menegaskan, sekolah harus mendapatkan persetujuan orang tua. Itu sesuai SKB empat menteri yang terbaru, ”Mereka juga harus dilibatkan dalam hal ini,” ujarnya.
Pada saat bersamaan, ketika orang tua belum mengizinkan anaknya kembali bersekolah, sekolah wajib memberikan layanan BDR daring. ”Mereka harus difasilitasi,” tegas dia.
Sumber (lombokpost, 11/12/2020)
#ntbgemilang
#ntbsehatdancerdas
#ntbsehat&cerdas
#dikbudntb
#pendidikanntbgemilang
#pendidikanntbmembanggakan
#sekolahkita
#pojokekspresi
#pendidikan
#kebudayaan
#pemprovntb
#beasiswantb
#programbeasiswantb
